Indonesia Perlu Investasi SDM Untuk Mendukung Perekonomian Nasional

Dalam menghadapi perkembangan situasi perekonomian dunia yang fluktuatif seperti sekarang ini, Indonesia perlu meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia. Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas), dengan seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada...

Kinerja KPK Terganggu Karena Kekurangan SDM

Karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami hambatan dalam menyelesaikan perkara korupsi. Bahkan selama ini penyidik menangani lebih dari satu perkara, sehingga efektivitas penyelesaian kasus menjadi terhambat.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo pada Senin (9/1) di Kantor KPK, Jakarta.

Pembekalan Strategi Bisnis Bagi SDM di Bidang Perbankan

Dalam menyambut awal tahun 2017 ini, perekonomian masih akan sangat fluktuatif. Sehingga bagi perbankan, kondisi tersebut bisa menjadi ancaman jika tidak dibekali strategi bisnis dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu perbankan diharapkan mampu memperkuat monitoring debitur. Pernyataan ini dijelaskan oleh Dr Aviliani SE MSi...

Mengurangi Kesenjangan Ketrampilan Dengan Program Peningkatan Kesejahteraan

Dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan ketrampilan, pemerintah telah melakukan banyak program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah mulai membuahkan hasil. Seperti gini ratio pada tahun 2016 sebesar 0,397 yang telah mengalami perkembangan bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,402. Serta adanya penurunan angka pengangguran, dari sebelumnya tahun...

Pemda Harus Lebih Berperan Dalam Menangkal TKA Ilegal

Dalam upaya menangkal TKA ilegal di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan peran aktif pemerintah daerah (pemda), untuk imut aktif mengawasi ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Ini diperlukan agar penegakan norma hukum ketenagakerjaan dapat berjalan dengan efektif.

Negara Menjamin Kebebasan Untuk Mendirikan Serikat Pekerja

Negara menjamin kebebasan bagi pekerja/buruh untuk berserikat tersebut sebagaimana dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena  Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SP/SB) merupakan alat perjuangan bagi para pekerja/buruh dalam memperjuangkan aspirasi dan suaranya.  Oleh karenanya gerakan SP/SB diharapkan semakin efektif dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh  Menteri Ketenagakerjaan RI...

Sertifikasi Kompetensi SDM Perkapalan Untuk Menunjang Industri Maritim

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) industri maritim, terutama pada pengembangan Industri Kecil Menengah  (IKM) galangan kapal. Adapun cara yang akn dilaksanakan berupa pemberian bimbingan teknis perbaikan kapal, dan juga sertifikasi kompetensi SDM IKM pembuatan kapal. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur IKM...

Perlambatan Sektor Pertanian Karena Kejenuhan SDM

Saat ini sektor pertanian tengah mengalami perlambatan, hal ini terjadi karena Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang tersebut dinilai mulai mengalami kejenuhan. Padahal pertanian merupakan sektor penting dalam mendorong perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang.

Mulai 2017 Pemerintah Tidak Mengirimkan TKI-PLRT

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2017 tidak akan mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), dan penempatan tenaga kerja di luar negeri akan diprioritaskan pada TKI dengan keterampilan khusus, sehingga kualitasnya akan terus mengalami penignkatan. Sebab selama ini tenaga kerja yang bekerja di sektor domestik,...

Pemberitaan TKA Harus Obyektif dan Proporsional

Maraknya berbagai pemberitaan mengenai masukknya Tenaga kerja Asing (TKA) ke Indonesia harus ditanggapi secara obyekltif dan proporsional oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri pada Rabu (4/1) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.