Placeholder

CORPORATE CRIMES

Rp 3,000,000

CORPORATE CRIMES

TEMA : TINDAK PIDANA KORPORASI

PENGANTAR

Baru pertama kali terjadi di Negara kita tercinta ini adanya tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka adalah korporasi. Kalau sebelumnya tidak pernah ada yang mampumengungkapdanmenindakkesalahan-kesalahan perusahaan dengan manajemen hitam, kini para aparat hokum Negara kita akan mudah melakukan penindakan kepada korporasi yang melakukan kecurangan dalam berbisnis di Indonesia. Suatu langkah terobosan hukum yang diharapkan mampu meredam tingkat korupsi di Indonesia kedepan. Belum banyak masyarakat yang memahami peraturan yang di keluarkan Mahkamah Agung tentang penindakan kepada korporasi ini, namun banyak perusahaan yang sudah mengetahui peraturan ini meski belum memahami bagaimana proses penindakan ini dilakukan oleh aparat hukum.

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia bisa jadi sudah berlangsung cukup lama. Karena belum ada aturannya maka praktek kejahatan korporasi tidak akan bisa di ungkap oleh aparat hukum. Memang tidak mudah membangun organisasi yang bersih dari berbagai godaan suap di Indonesia. Selain banyaknya rantai bisnis dalam menyelesaikan pekerjaan, juga upaya jalan pintas yang sudah membudaya yang dilakukan oleh sebagian manajemen di  Indonesia untuk memotong rantai bisnis dengan cara menyuap pemegang kekuasaan proyek agar berhasil mendapatkan pekerjaan. Inilah yang terus menjadi perhatian pemerintah agar praktek korupsi di Indonesia dapat diminimalisir agar bisa membangun Negara ini dengan cepat dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak  Pidana Korupsi dan bagaimaina implikasi hukumnya terhadap korporasi, maka kami INTIPESAN Conference lembaga independent dibidang pengembangan SDM akan menyelenggarakan seminar 1 hari tentang CORPORATE CRIMES dengan tema :  Tindak Pidana Korporasi

TUJUAN

Seminar ini bertujuna untuk :

  • Mendapatkan pemahaman tentang peraturan Mahkamah Agung No 13 Th 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak pidana korporasi dan dampaknya terhadap kehidupan bisnis di Indonesia
  • Mendapatkan informasi tentang aspek – aspek hukum yang berlaku terhadap perusahaan yang melakukan tindak korupsi
  • Mengetahui lebih dalam tentang kegiatan – kegiatan korporasi yang dikategorikan dalam tindakan korupsi

 

Category:

Product Description

CORPORATE CRIMES

 

TEMA : TINDAK PIDANA KORPORASI

 

PENGANTAR

 

Baru pertama kali terjadi di Negara kita tercinta ini adanya tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka adalah korporasi. Kalau sebelumnya tidak pernah ada yang mampumengungkapdanmenindakkesalahan-kesalahan perusahaan dengan manajemen hitam, kini para aparat hokum Negara kita akan mudah melakukan penindakan kepada korporasi yang melakukan kecurangan dalam berbisnis di Indonesia. Suatu langkah terobosan hukum yang diharapkan mampu meredam tingkat korupsi di Indonesia kedepan. Belum banyak masyarakat yang memahami peraturan yang di keluarkan Mahkamah Agung tentang penindakan kepada korporasi ini, namun banyak perusahaan yang sudah mengetahui peraturan ini meski belum memahami bagaimana proses penindakan ini dilakukan oleh aparat hukum.

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia bisa jadi sudah berlangsung cukup lama. Karena belum ada aturannya maka praktek kejahatan korporasi tidak akan bisa di ungkap oleh aparat hukum. Memang tidak mudah membangun organisasi yang bersih dari berbagai godaan suap di Indonesia. Selain banyaknya rantai bisnis dalam menyelesaikan pekerjaan, juga upaya jalan pintas yang sudah membudaya yang dilakukan oleh sebagian manajemen di  Indonesia untuk memotong rantai bisnis dengan cara menyuap pemegang kekuasaan proyek agar berhasil mendapatkan pekerjaan. Inilah yang terus menjadi perhatian pemerintah agar praktek korupsi di Indonesia dapat diminimalisir agar bisa membangun Negara ini dengan cepat dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak  Pidana Korupsi dan bagaimaina implikasi hukumnya terhadap korporasi, maka kami INTIPESAN Conference lembaga independent dibidang pengembangan SDM akan menyelenggarakan seminar 1 hari tentang CORPORATE CRIMES dengan tema :  Tindak Pidana Korporasi

 

TUJUAN

Seminar ini bertujuna untuk :

  • Mendapatkan pemahaman tentang peraturan Mahkamah Agung No 13 Th 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak pidana korporasi dan dampaknya terhadap kehidupan bisnis di Indonesia
  • Mendapatkan informasi tentang aspek – aspek hukum yang berlaku terhadap perusahaan yang melakukan tindak korupsi
  • Mengetahui lebih dalam tentang kegiatan – kegiatan korporasi yang dikategorikan dalam tindakan korupsi

 

TARGET PESERTA

 

Seminar ini di sarankan untuk diikuti oleh:

  • Para CEO  perusahaan BUMN/SWASTA di Indonesia
  • Para Direktur perusahaan di Indonesia
  • Para Komisaris Utamadan Komisaris BUMS & BUMN
  • Para Corporate Secretary dan Legal officer
  • Para General Manager di perusahaan.
  • Eksekutif di Instansi pemerintah , BUMN dan swasta lainnya

 

WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

 

Hari/tanggal : Rabu, 6 Desember 2017

Waktu : 09.00 – 17.00 WIB

Venue : Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Pusat

 

RENCANA MATERI & PEMBICARA

Hari Rabu, 06 Desember 2017

 

TimeTipe sesiTopik & Pembicara
08.00 – 08.30Pre SessionRegistration
08.45 – 09.00Welcome SpeechDr. Achmad S. Ruky, MBA (Chairman of Conference) – Confirm
09.00 – 09.45Keynote SpeechMEMBANGUN  BANGSA MELALUI  PEMBERANTASAN

KORUPSI  DI  KORPORASI

 

Oleh  : Laode Muhamad Syarif (Wakil Ketua  KPK)

09.45 – 10.45Sesi 1

Presentasi Tunggal

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13 TAHUN 2016 & TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Pokok bahasan :

  • Visi, misi dan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung, No 13, Tahun 2016.
  • Bagaimana aspek hukum yang akan berjalan jika terjadi kejahatan perusahaan ?

 

Pembicara: ; Prof. Dr. Surya Jaya, M.H., M.Hum (Hakim Agung  Mahkamah Agung RI) – Confirm

10.45 – 11.00Coffee Break & Networking
11.00 – 12.30

 

Sesi 2

Diskusi Panel

(2 panelis)

 

ASPEK HUKUM & PROSES PENINDAKAN  KEJATAHAN KORPORASI

 

Pokok bahasan:

  • Siapa yang bertanggungjawab di korporasi
  • Beberapa pasal yang perlu dicermati oleh para pengelola korporasi
  • Contoh – contoh  kesalahan (Corporate Crimes) yang dilakukanoleh korporasi

 

Panelis  :

  1. Drs. Akhmad Wiyagus (Direktur Tipidkor Bareskrim Polri)
  2. Dr. Sukarmi, S.H., M.H (Komisioner KPPU RI) – Confirm
12.30 – 13.30Lunch, Networking
13.30 – 15.30Sesi 3

Diskusi Panel

(3 panelis)

 

IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13,2016 TERDAHAP  KORPORASI ASING ,GO PUBLIC,BUMN

 

Pokok bahasan

  • Dampak perauran MA terhadap bisnis Go Public dan BUMN perusahaan Asing di Indonsia.
  •  Pasal-pasal yang perlu di cermati oleh pelaku usaha.

Panelis :

1.      Indra Safitri (Ketua Umum Himpunan Konsultan  Hukum Pasar Modal) – Confirm

2.      Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D (Dean Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

3.      Drs. M Utomo A. Karim, S.H (Pendiri Utomo Karim & Partner Law Firm) – Confirm

15.30

 

Closing Speech

 

 

RENCANA PEMASARAN & PUBLIKASI

 

Seminar ini akan dipublikasikan melalui  sbb :

  • Penyebaran informasi acara melalui media internet
  • Penyebaran informasi acara menggunakan Email blast, faximili dan telemarketing

 

ORGANIZED BY

Intipesan Pariwara

Jl. Baung IV No. 36A Kebagusan Jakarta Selatan 12520             

Hunting. +6221-781 5858 ext. 121| Fax. +6221-7883 8781

Handphone : +62813 1489 1539 ( Dian Mustikawati )

Email : dian@intipesan.co.id | diansahar26@gmail.com

 

Event Details

Date: December 06, 2017

Start time: 09:00 a.m.

End time: 05:00 p.m.

Venue: Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Pusat

Phone: (021) 781 5858, 781 9844 / Fax. (021) 7883 8781

Email: info@intipesan.co.id

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CORPORATE CRIMES”

Your email address will not be published. Required fields are marked *